Maret, Republik Papua Barat Klaim Gelar Dialog Dengan RI

JAYAPURA - Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB), Agus Waipon mengklaim, dialog antara pihaknya dengan pemerintah RI dipastikan akan berlangsung Maret 2013 mendatang. Dialog itu guna membahas kedaulatan NRPB.  Untuk itu, dokumen untuk keperluan dialog sedang dipersiapkan.
 “Yang pastinya sudah menjadi keputusan final  bahwa NRPB harus merdeka dan berdaulat sendiri sebagai Negara,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Jumat, (15/2).
  Terkait dengan itu, dirinya meminta kepada TPN/OPM Papua Barat (PB) yang berada di hutan agar jangan melakukan kontak fisik (penembakan) dengan aparat keamanan, dan pihak lainnya. “Sebab hal itu akan merugikan diri sendiri, juga merugikan masyarakat Papua yang sudah sekian puluh tahun merindukan kebebasan dan kemerdekaan yang berdaulat penuh baik secara defacto maupun dejure,’’tegasnya.

  Menurutnya, kontak fisik bukan solusi untuk selesaikan masalah Papua, karena masalah Papua adalah masalah hukum, kontak fisik hanya akan menambah dan memperburuk nama baik rakyat Papua di mata dunia internasional.
   “Segera letakan senjata, karena perjuangan kemerdekaan sudah selesai, tinggal menunggu penyerahan kekuasaan dan kemerdekaan seutuhnya dari NKRI ke PBB dan dari PBB ke Negara Republik Papua Barat,” tandasnya.
  Ia melanjutkan, mengenai perjuangan kemerdekaan rakyat Papua Barat secara mekanisme hukum disambut baik dengan aparat keamanan dari NKRI, bahkan aparat keamanan NKRI mendukung jika perjuangan dilakukan dengan cara damai tanpa mengorbankan rakyat Papua dan rakyat NKRI.
  Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah NKRI yang mana sebagaimana Bapak Piara bagi rakyat Papua Barat yang telah membina dan membesarkan rakyat Papua Barat menjadi rakyat yang bermartabat meski belum sepenuhnya masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama ini.
  “Semua elemen politik di hutan rapatkan barisan untuk bangun kemerdekaan, membangun bangsa dalam organisasi yang benar, karena orang Indonesia sudah tahu, bahwa kita bukan orang Indonesia, tapi orang ras Malanesia,” ujarnya.
Dirinya juga menghimbau kepada rakyat asli dan Papua Barat yang pro merdeka untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP) NRPB, sebab itu merupakan syarat dalam praktek hukum Internasional bagi berdirinya sebuah Negara, seperti baru-baru ini  Timor Leste.(nls/jir/l03)